· Kebijakan terbaru ini pun menuai kritik dari beberapa pihak. Mengenal apa itu ekspor pasir laut dan untung ruginya. Diketahui, kegiatan ekspor pasir laut ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang resmi terbit pada Senin (29/5/2023). Peraturan terbaru ini
سؤال
· SURAT IZIN PENAMBANGAN BATUAN-SIPB-MENURUT UU NO.3 TAHUN 2020 TENTANG MINERBA, tanah urug, kerikil ga.liarr dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikii sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), tanah, pasir laut, tanah merah (laterit), tanah liat, dan batu gamping.
سؤال
· Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman kembali menanggapi soal kebijakan pemerintah membuka kembali keran ekspor pasir laut. Dia menepis klaim pemerintah bahwa penambangan hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur dan reklamasi dalam negeri.
سؤال
· Pengerukan, pengisapan, dan ekspor pasir laut akan memicu tenggelamnya pulau-pulau kecil di sekitar wilayah tambang. Aktivitas kapal untuk menambang pasir laut juga berpotensi merusak terumbu karang. Memperingati Hari Laut Sedunia yang jatuh kemarin, Kamis (8/6), sejumlah pihak menyayangkan sikap
سؤال
：2 سؤال
Diperbarui 28 Apr 2023, 11:05 WIB. Liputan6.com, Takalar-Tim Jaksa Penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan korupsi penyimpangan penetapan harga jual pasir laut oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar Tahun 2020 ke Tim Jaksa Penuntut Umum.
سؤال
· Dalam pelaksanaan Pengusahaan Penambangan pasir laut, Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 8 Agustus 2002, menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kelautan No. 33 tahun 2002 tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Laut untuk Kegiatan Pengusahaan
سؤال
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas penambangan pasir di wilayah pesisir pantai Galesong dimulai pada Tahun 2017 sehingga belum mengacu pada Perda Sulsel No. 2
سؤال
· TEMPO.CO, Jakarta-Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau Kiara mengkritik Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. "Kebijakan yang resmi membuka keran ekspor pasir laut itu bentuk nyata gagalnya konsep poros maritim yang digencarkan oleh Presiden Jokowi," ujar
سؤال
Bukan cuma pesisir yang koyak, banyak pulau kecil mengalami abrasi lantaran pasir laut terus dikeruk. Amirullah, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Provinsi Kepulauan Riau, mengaku resah setelah terbit
سؤال
· Padahal, aktivitas penambangan pasir laut ini dikhawatirkan dapat merusak ekosistem laut dan mengganggu kehidupan masyarakat pesisir. Pemerintah Indonesia pernah menghentikan pengerukan dan ekspor pasir laut sejak Februari 2022 di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.
سؤال
Apabila membutuhkan jasa konsultasi terkait dokumen lingkungan (AMDAL, DELH, UKL-UPL, Feasibility Study) dapat menghubungi nomor dibawah ini. Telepon: 085759723679 email : [email protected]
سؤال
· ANTARA FOTO/Joko Sulistyo/ama/pri. Jakarta (ANTARA)-Juru Bicara (Jubir) Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Muryadi mengungkapkan, aktivitas penambangan pasir hasil sedimentasi laut dipastikan tidak merusak ekosistem kelautan dan perikanan (KP). "Tata kelola pengambilan sedimentasi akan diatur dan harus
سؤال
· Agar penambangan pasir laut dapat dilakukan secara baik dan benar serta menghindari terjadinya penyimpangan merusak lingkungan hidup, perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap
سؤال
· Begini Pengaturan Tentang Pengelolaan Pasir Laut yang Baru. Pemerintah baru saja menerbitkan PP No.26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang memperbolehkan pasir laut atau sedimen lain yang berlumpur dapat di ekspor. Pasir laut merupakan sumber daya alam yang penting bagi kehidupan.
سؤال
Pengertian UKL dan UPL. UKL (Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) adalah upaya yang dilakukan dalam hal pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab kegiatan dan/ atau usaha yang tidak diwajibkan melakukan AMDAL (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86
سؤال
Panduan Penilaian AMDAL atau UKL/UPL untuk Kegiatan Penambangan Pasir dan Kerikil Disusun Oleh: Asisten Deputi Urusan Pengkajian Dampak Lingkungan Deputi MENLH Bidang Tata Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup 2007 Panduan Penilaian
سؤال
· Liputan6.com, Jakarta Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan pengerukan pasir laut sebagai pemanfaatan hasil sedimentasi tetap mementingkan keamanan ekosistem laut. Meski begitu, diakui ada sejumlah kekhawatiran yang muncul pasca terbitnya aturan mengenai hal tersebut.
سؤال
· Pasalnya, penambangan pasir laut di wilayah tersebut mengakibatkan abrasi, khususnya di pulau-pulau kecil. Kapal-kapal penghisap pasir laut pada November 2021 membuat perairan menjadi keruh, merusak padang lamun dan terumbu karang.
سؤال
· Membedakan Dokumen SPPL, UKL-UPL, dan AMDAL untuk Izin Lingkungan PLTS. April 30, 2023. Perencanaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang berbasis pada pengelolaan lingkungan hidup perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) dan regulasi yang sudah diamanatkan oleh Kementerian
سؤال
· diambil dari Kabupaten Serang, Banten dan Lampung. Penambangan pasir laut yang tidak mengikuti peraturan. tentu saja akan mengakibatkan kerusakan lingkungan baik secara. Dr. Achmad Poernomo. PDF
سؤال
Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (A) yaitu melakukan penambangan pasir laut di desa dasuk yang menimbulkan kerusakan
سؤال
(1) UKL-UPL wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap lingkungan hidup. (2) Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan
سؤال
Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (A) yaitu melakukan penambangan pasir laut di desa dasuk yang menimbulkan kerusakan
سؤال
· WALHI Sulsel melakukan aksi bentang spanduk menolak kehadiran PP No. 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut, di wilayah bekas tambang pasir laut sekitar perairan Sangkarrang, Makassar, Sulsel. Pemerintah dinilai tidak belajar dari kasus tiga tahun yang lalu di Pulau Kodingareng yang dampak dari penambangan
سؤال
· JAKARTA, KOMPAS — Pemberian izin usaha pertambangan komoditas pasir laut sejak tahun lalu tak lagi menjadi kewenangan pemerintah pusat, melainkan pemerintah daerah. Sementara terkait pengelolaan sedimentasi laut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral masih menunggu koordinasi dengan Kementerian Kelautan
سؤال
PT. X. (2014). Laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) Penambangan Pasir Laut Lepas Pantai Periode: Oktober-Desember 2014 Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa, Tanjung Pontang Kecamatan Pontang, P
سؤال
· Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Mei 2023 resmi menerbitkan PP No.26/2023. Dalam beleid itu, Jokowi menyampaikan bahwa pengelolaan hasil sedimentasi di laut bertujuan untuk menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung dan
سؤال
Penambangan pasir laut di pulau-pulau kecil, seperti Pulau Tunda, Kepulauan Seribu, Jakarta berpotensi mengakibatkan degradasi lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan strategi pengelolaan penambangan pasir laut di perairan Pulau Tunda yang berkelanjutan.
سؤال
· TEMPO.CO, Jakarta-Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan mengungkapkan penambangan pasir laut ilegal di sejumlah wilayah Tanah Air. Menurutnya, aktivitas penambangan sudah terjadi sebelum Presiden Joko Widodo atau Jokowi meneken Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
سؤال
نحن نقدم منتجات مخصصة وخدمات تشغيل الوكالة وفقًا لاحتياجاتك.
الحصول على الاقتباس